Basuki Respons Rencana Prabowo Pisah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk Kementerian Perumahan. Dengan demikian, di era pemerintahan berikutnya persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Menurutnya, organisasi hanya satu kendaraan untuk mencapai satu tujuan.

"Dulu PU juga PU saja, lalu jadi PU dan tenaga listrik, lalu infsarwil, jadi imbangwil, lalu jadi PU. Sekarang kalau mau dipisah lagi perumahan rakyatnya, nggak masalah," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Menurut Basuki, apa yang direncanakan Prabowo untuk mengembalikan kiprah pekerjaan umum kepada inti fungsinya. Hal ini berarti, lebih terfokus kepada bina marga, cipta karya, dan sumber daya air (SDA).

"Nggak apa-apa, kan memang PU sebagai pembina jasa konstruksi, jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR, secara Undan-Undang, yang lainnya mengikuti, yang lainnya nggak masalah," ujar dia.

Sedangkan untuk anggarannya sendiri, Kementerian PUPR mengajukan penambahan anggaran Rp 61,3 triliun, sedangkan total anggaran yang telah ditetapkan untuk PUPR berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Rp 75,63 triliun. Dengan demikian, secara akumulasi, pagu kebutuhannya mencapai Rp 136,94 triliun.

Basuki menjelaskan, anggaran tersebut sudah termasuk untuk alokasi ke Ditjen Perumahan Rp 12,03 triliun. Namun, ia menekankan, angka tersebut belum final. Hal ini lantaran masih akan ada tambahan sejumlah program prioritas untuk PUPR di tahun 2025 mendatang.

"Itu sudah (masuk anggaran perumahan). Kan ada Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Perumahan. Tapi itu belum final, tergantung Badan Anggaran, kalau ada tambahan kita dibagi dulu," kata Basuki.

"Kami mengusulkan Rp 136 triliun, tapi dibilang juga tadi dari Badan Anggaran akan ada renovasi sekolah dengan Rp 20 triliun yang dialokasikan di PU. Ada 4 tadi untuk program prioritas presiden terpilih, satu makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, rumah, dan renovasi sekolah. Ketahanan Pangan ada Rp 15 triliun, 7,5 ke PU dan 7,5 ke Kementerian Pertanian," imbuhnya.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

(shc/ara)