Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) telah mengeluarkan kebijakan tegas pada 11 pegawai mereka yang telah ditahan kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum.
Adapun kebijakan tersebut adalah menonaktifkan pegawai Komdigi yang saat ini tengah ditahan akibat dugaan terlibat dalam kasus judi online.
Menurut Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutyah Hafid, ini disebut sebagai langkah awal komitmen Komdigi menjaga integritas dan kredibilitas institusi.
Selain itu, nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini juga masih dalam proses verifikasi serta menunggu koordinasi antara Ditjen Aptika Komdigi dengan Kepolisian.
Disebutkan, verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kejelasan identitas pegawai yang diamankan.
Lalu, dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkodigi akan memberikan pemberhentian sementara pada pegawai yang terlibat.
"Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah," tutur Menkomdigi Meutyah Hafid dalam siaran pers yang diterima, Senin (4/11/2024).
Kemudian, apabila proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.
Menkomdigi juga mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai Komdigi terhadap pakta integritas yang disepakati, terutama dalam pemberantasan praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.
"Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal," tutur Menkomdigi melanjutkan.
Tidak hanya itu, informasi lebih terkait perkembangan penanganan kasus ini nantinya akan disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban.